Delapan tahun bukan waktu sebentar bagi masyarakat Perumnas IV menanti status wilayah yang mereka diami. Selama itu, bukan sekali dua saran, pengaduan, disampaikan masyarakat baik kepada Pemerintah Kota Pontianak maupun Kabupaten Pontianak (sebelum Kubu Raya diresmikan, Red).
Namun dua pemerintah daerah ini juga tak mampu berbuat banyak. Justru terjadi saling klaim batas wilayah. Pemerintah Provinsi Kalbar dapat tempias.
Bagi masyarakat, kejelasan status sangat penting ketimbang memperdebatkan dua wilayah yang masih samar. Secara umum mereka hanya menginginkan ketenangan.
Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Junaidi Abdillah SE menilai pada dasarnya masyarakat tidak mempersoalkan masalah tersebut. Masyarakat hanya menginginkan kejelasan status mereka.
Sebagai FKPM ia mengimbau masyarakat apa pun keputusannya nanti masalah status Perum IV tidak menimbulkan gesekan. Saat ini fakta di lapangan polemik Perum IV sudah menimbulkan percikan-percikan di masyarakat. Ia tidak menginginkan gesekan tersebut berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. “Jangan sampai kita rakyat kecil menjadi korbannya dari kepentingan sebagian golongan,” ucapnya.
Dia menyarankan agar warga bisa belajar dari berbagai kasus di beberapa daerah lain karena batas wilayah yang tidak jelas bisa menimbulkan konflik antarwarga. “Kalau daerah kita jangan sampai seperti itu,” pintanya.
Satu hal lain, ia mengingatkan keseriusan pemerintah dan pemerintahan dua kabupaten/kota terkait duduk satu meja menuntaskan polemik itu. “Kita khususnya masyarakat perum IV, sudah beberapa kali selama delapan tahun menyampaikan aspirasi baik itu ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Namun jawaban yang diberikan hampir sama dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Sesuai visi dan misi FKPM yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dia mengingatkan kepada masyarakat Perum IV agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. “Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu yang sengaja ingin memecah belah persaudaraan dan persatuan,” katanya mengingatkan.
Tokoh pemuda Perum IV, Aceng Mukaram, menilai perdebatan tentang status Perum IV menurutnya hanya buang-buang waktu. Persoalan tersebut katanya banyak ditunggangi sebagian kelompok yang mencoba bersembunyi di belakang. Dia menginginkan masalah kalau Perum IV ada pada pemegang kebijakan. “Jangan sampai polemik ini terus-terusan digaungkan, kasihan kami warga kecil,” harapnya.
Ketimbang persoalan tersebut Aceng menyarankan agar pemerintah lebih memerhatikan kondisi infrastruktur yang ada di Perum IV. “Bagusnya pemerintah perbaiki jalan kami,” ucapnya. Khusus persoalan tersebut dia mengharapkan ada ketegasan dari pemerintah propinsi. “Kalau perlu bentuk tim khusus yang menangani persoalan Perum IV,” harapnya. (lil – bersambung)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar