HUT PGRI ke-62 Berlangsung Meriah
Potianak, Equator
Rangkaian perayaan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-62 di wilayah Kabupaten Pontianak berlangsung meriah. Berbagai kegiatan dan pertandingan digelar panitia. Mulai dari gerak jalan sehat, pertandingan gaplek hingga acara lainnya. Ketua panitia, Usman HM, saat dihubungi mengatakan, kalau HUT kali ini sengaja diadakan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kegiatan gerak jalan yang dipusatkan di Kecamatan Sungai Raya diikuti ribuan guru dan siswa sekolah dari beberapa kecamatan. Terutama yang dekat dengan Kecamatan Pantai Selatan. “Dalam kegiatan tersebut Ketua PGRI Kabupaten Pontianak juga ikut memeriahkan, sekaligus memberikan sejumlah door prize kepada peserta yang beruntung,” kata Usman., kemarin.
Pertandingan gaplek juga diikuti puluhan pasang guru dari berbagai kecamatan. “Dalam pertandingan ini, yang menjadi juara satu yakni pasangan Rustam dari Kecamatan Sungai Raya,” jelasnya.
Pada kesempatan berbeda, Bupati Pontianak, Drs H Agus Salim, MM dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh guru dapat meningkatkan etos kerja sebagai pendidik. “Sikap profesionalisme sebagai pendidik sangat diperlukan, sehingga menghasilkan generasi muda yang siap untuk membangun daerah,” ujarnya.
Selain itu katanya, guru juga punya kewajiban yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. “Untuk persoalan kesejahteraan para guru saya selaku bupati sudah mengusulkan ke DPRD agar mendapat tambahan kesejahteraan,” tegasnya.
Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Pontianak, Drs H Idrus Adam mengharapkan seluruh anggota PGRI Kabupaten Pontianak untuk tetap menjaga kekompakan dan persatuan, sehingga semakin mantap sebagai organisasi pendidik yang bisa memperjuangkan kesejahteraan para guru dan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Saya mengharapkan kepada para anggota PGRI Kabupaten Pontianak agar bisa melaksanakan tugas, serta menjunjung tinggi kode etiknya,” harap Idrus yang juga Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.
Idrus juga meminta kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Pontianak agar bisa memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru menjadi lebih baik. “Selain itu sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah terpencil, agar bisa direalisasikan hingga 20 persen sesuai dengan ketetapan pemerintah,” jelasnya. (lil)
Rabu, 28 November 2007
Kamis, 15 November 2007
Isu Rawan, Pencoblosan di Pontim Lancar
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Pontianak Timur, yang diisukan bakal terjadi kerawanan ternyata berlangsung lancar. Kamis (15/11) pagi kemarin warga Pontianak Timur antusias menggunakan hak pilihnya.
Dalam kunjungan ke beberapa TPS, Camat Pontianak Timur, Syarif Ismail SSos mengatakan, pihaknya bersama Muspika dan tim sukses sama-sama sepakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami beserta Muspika dan para tim sukses turun langsung ke beberapa TPS untuk memonitor. Dan alhamdullilah hal-hal yang tidak kita inginkan pun tidak terjadi,” kata Ismail sehabis memantau TPS di Perum IV.
Kesepakatan ini diakui Ismail untuk sama-sama menjamin agar Pilkada bisa berjalan aman dan lancar. “Syukurlah beberapa TPS yang dianggap rawan pun tidak terjadi apa-apa. Hanya saja kita bersama kepolisian melakukan antisipasi,” tegasnya. Terkait masalah Perum IV, ia mengatakan, proses pemilihan di daerah batas yang selama ini menjadi polemik aman dan lancar-lancar saja.
“Khusus masalah Perum IV kita tetap kembalikan persoalan ini ke prosedur, hampir 100 persen warga Perum IV menggunakan hak pilihnya yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah Kota Pontianak,” tukasnya.
Sementara Kapolsek Pontianak Timur AKP Syarif Eddy Alkadrie SSos mengharapkan agar masyarakat bisa memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. “Kita berharap agar kondisi kita aman-aman saja,” ujarnya.
Hingga siang kemarin kondisi Pontianak Timur masih tetap aman dan lancar. “Mudah-mudahan wilayah kita akan kondusif selama-lamanya,” harapnya. Sementara untuk yang belum terdaftar harap Eddy bisa bersabar dan bisa menerima. “Bagi saudara-saudara yang belum terdaftar di DPT jangan sampai berbuat anarkis yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” pintanya. (lil)
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Pontianak Timur, yang diisukan bakal terjadi kerawanan ternyata berlangsung lancar. Kamis (15/11) pagi kemarin warga Pontianak Timur antusias menggunakan hak pilihnya.
Dalam kunjungan ke beberapa TPS, Camat Pontianak Timur, Syarif Ismail SSos mengatakan, pihaknya bersama Muspika dan tim sukses sama-sama sepakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami beserta Muspika dan para tim sukses turun langsung ke beberapa TPS untuk memonitor. Dan alhamdullilah hal-hal yang tidak kita inginkan pun tidak terjadi,” kata Ismail sehabis memantau TPS di Perum IV.
Kesepakatan ini diakui Ismail untuk sama-sama menjamin agar Pilkada bisa berjalan aman dan lancar. “Syukurlah beberapa TPS yang dianggap rawan pun tidak terjadi apa-apa. Hanya saja kita bersama kepolisian melakukan antisipasi,” tegasnya. Terkait masalah Perum IV, ia mengatakan, proses pemilihan di daerah batas yang selama ini menjadi polemik aman dan lancar-lancar saja.
“Khusus masalah Perum IV kita tetap kembalikan persoalan ini ke prosedur, hampir 100 persen warga Perum IV menggunakan hak pilihnya yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah Kota Pontianak,” tukasnya.
Sementara Kapolsek Pontianak Timur AKP Syarif Eddy Alkadrie SSos mengharapkan agar masyarakat bisa memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. “Kita berharap agar kondisi kita aman-aman saja,” ujarnya.
Hingga siang kemarin kondisi Pontianak Timur masih tetap aman dan lancar. “Mudah-mudahan wilayah kita akan kondusif selama-lamanya,” harapnya. Sementara untuk yang belum terdaftar harap Eddy bisa bersabar dan bisa menerima. “Bagi saudara-saudara yang belum terdaftar di DPT jangan sampai berbuat anarkis yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” pintanya. (lil)
*Wacana Pembangunan Pasar Puring
Pedagang Desak Anggota DPRD Dapil Utara
Pontianak, Equator
Para pedagang gerah juga dengan belum direalisasikannya pembangunan Pasar Puring, Siantan. Mereka mendesak agar anggota DPRD Kota Pontianak dari Pontianak Utara agar aspiratif terhadap keinginan para pedagang.
Hal itu disampaikan beberapa perwakilan pedagang, Ahmadi, Bahar, Edi, Yanto dan Bambang kepada anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Utara, M Fauzie SSos, Jumat (26/10) sekitar pukul 10.00 kemarin pada saat mengunjungi pasar puring.
Selama ini, kata Ahmadi, pembangunan Pasar Puring sebatas wacana dan desas-desus. Ke depannya dia meminta anggota legislatif agar bisa menunjukkan kinerja mereka khususnya di mata warga Pontianak Utara.
“Kalau bukan wakil kita lantas siapa lagi yang bakal memperjuangkan pedagang yang berjualan di Pasar Puring ini?” kata Ahmadi yang juga pedagang ikan.
Ia mengharapkan agar dalam memperjuangkan Pasar Puring jangan hanya satu orang saja yang bekerja tapi harus ada kekompakan dari seluruh legislatif asal Pontianak Utara. “Jangan hanya satu orang tujuhnya lagi mana?” ujarnya.
Edi menimpali, sampai saat ini kondisi Pasar Puring memang sangat membahayakan pedagang. “Cobalah kita lihat bersama bagaimana kondisi sesungguhnya. Di bagian atap dan kerangkanya pun sudah sama sekali tidak ada,” jelas Edi yang biasa berdagang sayur.
Dengan kondisi seperti ini kata Edi, selain sangat membahayakan pedagang pada saat hujan disertai angin, pun jualan para pedagang banyak yang rusak. “Terkadang kita kasihan melihat pedagang lain yang merugi akibat dagangan mereka yang rusak. Meskipun pada dasarnya dagangan kita juga rusak,” ujarnya lirih.
Sementara Bahar mengatakan, ancaman runtuh dan mematikan para pedagang pada saat berjualan sangat besar terjadi. Apalagi kondisinya memang sudah memprihatinkan. “Intinya kami memang tidak ada pilihan lagi, di sini kami juga minta ke Pemkot agar melihat dan mengecek kondisi Pasar Puring sesungguhnya. Jangan lempar batu sembunyi tangan,” sindir Bahar.
Dari persoalan itu, M Fauzie mengatakan, dirinya sebagai salah seorang yang mereka minta untuk secara getol memperjuangkan pembangunan Pasar Puring akan berusaha sekuat tenaga memperjuangkan hak-hak pedagang. “Ini hak mereka, wong mereka sudah membayar kewajiban mereka yakni retribusi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar dalam persoalan ini anggota DRPD yang satu dapil dengannya juga harus ikut membantu dan memperjuangkan persoalan tersebut. “Kita minta kepada Pemkot jangan sampai persoalan ini terkesan ada semacam pilih kasih dan kepentingan segelintir orang,” tandasnya. Fauzie mencontohkan beberapa pasar yang ada di Kota Pontianak sudah semuanya diremajakan, hanya tinggal Pasar Puring. “Coba kita lihat Pasar Flamboyan, pedagangnya kan menolak untuk dilakukan pembangunan, namun kenapa Pemkot terus memaksakan? Kenapa tidak Pasar Puring yang justru pedagang dan masyarakatnya sangat setuju,” katanya. (lil)
Pedagang Desak Anggota DPRD Dapil Utara
Pontianak, Equator
Para pedagang gerah juga dengan belum direalisasikannya pembangunan Pasar Puring, Siantan. Mereka mendesak agar anggota DPRD Kota Pontianak dari Pontianak Utara agar aspiratif terhadap keinginan para pedagang.
Hal itu disampaikan beberapa perwakilan pedagang, Ahmadi, Bahar, Edi, Yanto dan Bambang kepada anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Utara, M Fauzie SSos, Jumat (26/10) sekitar pukul 10.00 kemarin pada saat mengunjungi pasar puring.
Selama ini, kata Ahmadi, pembangunan Pasar Puring sebatas wacana dan desas-desus. Ke depannya dia meminta anggota legislatif agar bisa menunjukkan kinerja mereka khususnya di mata warga Pontianak Utara.
“Kalau bukan wakil kita lantas siapa lagi yang bakal memperjuangkan pedagang yang berjualan di Pasar Puring ini?” kata Ahmadi yang juga pedagang ikan.
Ia mengharapkan agar dalam memperjuangkan Pasar Puring jangan hanya satu orang saja yang bekerja tapi harus ada kekompakan dari seluruh legislatif asal Pontianak Utara. “Jangan hanya satu orang tujuhnya lagi mana?” ujarnya.
Edi menimpali, sampai saat ini kondisi Pasar Puring memang sangat membahayakan pedagang. “Cobalah kita lihat bersama bagaimana kondisi sesungguhnya. Di bagian atap dan kerangkanya pun sudah sama sekali tidak ada,” jelas Edi yang biasa berdagang sayur.
Dengan kondisi seperti ini kata Edi, selain sangat membahayakan pedagang pada saat hujan disertai angin, pun jualan para pedagang banyak yang rusak. “Terkadang kita kasihan melihat pedagang lain yang merugi akibat dagangan mereka yang rusak. Meskipun pada dasarnya dagangan kita juga rusak,” ujarnya lirih.
Sementara Bahar mengatakan, ancaman runtuh dan mematikan para pedagang pada saat berjualan sangat besar terjadi. Apalagi kondisinya memang sudah memprihatinkan. “Intinya kami memang tidak ada pilihan lagi, di sini kami juga minta ke Pemkot agar melihat dan mengecek kondisi Pasar Puring sesungguhnya. Jangan lempar batu sembunyi tangan,” sindir Bahar.
Dari persoalan itu, M Fauzie mengatakan, dirinya sebagai salah seorang yang mereka minta untuk secara getol memperjuangkan pembangunan Pasar Puring akan berusaha sekuat tenaga memperjuangkan hak-hak pedagang. “Ini hak mereka, wong mereka sudah membayar kewajiban mereka yakni retribusi,” ujarnya.
Ia juga meminta agar dalam persoalan ini anggota DRPD yang satu dapil dengannya juga harus ikut membantu dan memperjuangkan persoalan tersebut. “Kita minta kepada Pemkot jangan sampai persoalan ini terkesan ada semacam pilih kasih dan kepentingan segelintir orang,” tandasnya. Fauzie mencontohkan beberapa pasar yang ada di Kota Pontianak sudah semuanya diremajakan, hanya tinggal Pasar Puring. “Coba kita lihat Pasar Flamboyan, pedagangnya kan menolak untuk dilakukan pembangunan, namun kenapa Pemkot terus memaksakan? Kenapa tidak Pasar Puring yang justru pedagang dan masyarakatnya sangat setuju,” katanya. (lil)
Kontribusi PAD terhadap APBD Menurun
Pontianak, Equator
Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) selama empat tahun mulai 2004 hingga 2007 sebesar 78,27 persen, diakui tidak berbanding lurus dengan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pontianak. Kondisi itu mencerminkan bahwa APBD masih tergantung dan dari provinsi dan pusat.
“Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk memperbaiki komposisi keuangan daerah agar kontribusi PAD terhadap APBD semakin besar dan tidak bergantung lagi dengan dana pemerintah provinsi dan pusat,” kata Wali Kota Pontianak, dr Buchary A Rachman ketika menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Kota Pontianak terhadap nota keuangan Rancangan APBD Kota Pontianak, Kamis (1/11).
Buchary sependapat dengan usulan Fraksi Demokrat yang dalam peningkatan ini perlunya melakukan intensifikasi terhadap PAD tanpa menimbulkan distorsi dunia usaha dan kepentingan masyarakat. “Di sini kita telah sepakat bahwa membangun kemitraan dengan dunia usaha termasuk investasi, di mana Pemkot akan bertindak sebagai fasilitator dalam menggerakkan dunia usaha dan sektor rill,” jelasnya.
Untuk meningkatkan perekonomian, eksekutif akan fokus, khususnya dalam peningkatan perekonomian daerah. “Biasanya ini akan berdampak pada peningkatan PAD,” ujarnya. Soal adanya dugaan terhadap penurunan PAD yang disebabkan hal lain, Buchary buru-buru membantah. Ia memerinci penurunan terjadi akibat adanya pos retribusi daerah sebesar 9,85 persen. “Jadi turun 1, 87 miliar,” ungkapnya.
Sementara retribusi yang mengalami penurunan yakni, retribusi kekayaan daerah yang semula tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 4,48 miliar turun menjadi Rp 3,20 miliar. Untuk tahun 2008 turun Rp 1,28 miliar atau 28,58 persen. “Penurunan itu disebabkan banyaknya HGB di atas HPL yang penarikan retribusinya ditarik pada tahun 2007. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa masa HGB di atas HPL yakni 20 tahun,” paparnya.
Pemerintah, katanya, harus menunggu waktu 20 tahun lagi untuk mendapatkan retribusi tambahan dari HGB di atas HPL. “Sementara untuk retribusi yang lain yakni, retribusi IMB turun sebesar Rp 200 juta atau 7, 59 persen yang disebabkan adanya dugaan bahwa pada tahun 2008 sektor properti akan terhenti,” pungkasnya.
Selain di dua pos tersebut, penurunan PAD juga terjadi di pos retribusi lain-lain. Untuk pendapatan yang sah turun sebesar RP 11,04 miliar atau 68,83 persen. “Khusus pos ini penurunannya cukup besar dari Rp 16,04 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 5 miliar pada tahun 2008,” kata Buchary.
Khusus pos lain-lain kontribusi penurunan yang cukup besar di pos penjualan aset dan penerimaan jasa giro. Tahun 2007 Pemkot mengalokasikan pendapatan dari hasil penjualan aset (eks rumah jabatan ketua DPRD) sebesar Rp 5,6 miliar. “Sementara untuk tahun 2008 jenis pendapatan ini tidak ada lagi. Karena tidak ada aset lagi akan dijual,” tegasnya.
Dalam pendapatan penerimaan dari jasa dan giro pada 2007 dianggap over target, karena berdasarkan evaluasi pada akhir tahun 2008 pencapaian jasa dan giro diperkirakan hanya 66,67 persen. “Ini perlu dilakukan penyesuaian,” pungkasnya. (lil)
Pontianak, Equator
Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) selama empat tahun mulai 2004 hingga 2007 sebesar 78,27 persen, diakui tidak berbanding lurus dengan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pontianak. Kondisi itu mencerminkan bahwa APBD masih tergantung dan dari provinsi dan pusat.
“Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk memperbaiki komposisi keuangan daerah agar kontribusi PAD terhadap APBD semakin besar dan tidak bergantung lagi dengan dana pemerintah provinsi dan pusat,” kata Wali Kota Pontianak, dr Buchary A Rachman ketika menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD Kota Pontianak terhadap nota keuangan Rancangan APBD Kota Pontianak, Kamis (1/11).
Buchary sependapat dengan usulan Fraksi Demokrat yang dalam peningkatan ini perlunya melakukan intensifikasi terhadap PAD tanpa menimbulkan distorsi dunia usaha dan kepentingan masyarakat. “Di sini kita telah sepakat bahwa membangun kemitraan dengan dunia usaha termasuk investasi, di mana Pemkot akan bertindak sebagai fasilitator dalam menggerakkan dunia usaha dan sektor rill,” jelasnya.
Untuk meningkatkan perekonomian, eksekutif akan fokus, khususnya dalam peningkatan perekonomian daerah. “Biasanya ini akan berdampak pada peningkatan PAD,” ujarnya. Soal adanya dugaan terhadap penurunan PAD yang disebabkan hal lain, Buchary buru-buru membantah. Ia memerinci penurunan terjadi akibat adanya pos retribusi daerah sebesar 9,85 persen. “Jadi turun 1, 87 miliar,” ungkapnya.
Sementara retribusi yang mengalami penurunan yakni, retribusi kekayaan daerah yang semula tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 4,48 miliar turun menjadi Rp 3,20 miliar. Untuk tahun 2008 turun Rp 1,28 miliar atau 28,58 persen. “Penurunan itu disebabkan banyaknya HGB di atas HPL yang penarikan retribusinya ditarik pada tahun 2007. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa masa HGB di atas HPL yakni 20 tahun,” paparnya.
Pemerintah, katanya, harus menunggu waktu 20 tahun lagi untuk mendapatkan retribusi tambahan dari HGB di atas HPL. “Sementara untuk retribusi yang lain yakni, retribusi IMB turun sebesar Rp 200 juta atau 7, 59 persen yang disebabkan adanya dugaan bahwa pada tahun 2008 sektor properti akan terhenti,” pungkasnya.
Selain di dua pos tersebut, penurunan PAD juga terjadi di pos retribusi lain-lain. Untuk pendapatan yang sah turun sebesar RP 11,04 miliar atau 68,83 persen. “Khusus pos ini penurunannya cukup besar dari Rp 16,04 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 5 miliar pada tahun 2008,” kata Buchary.
Khusus pos lain-lain kontribusi penurunan yang cukup besar di pos penjualan aset dan penerimaan jasa giro. Tahun 2007 Pemkot mengalokasikan pendapatan dari hasil penjualan aset (eks rumah jabatan ketua DPRD) sebesar Rp 5,6 miliar. “Sementara untuk tahun 2008 jenis pendapatan ini tidak ada lagi. Karena tidak ada aset lagi akan dijual,” tegasnya.
Dalam pendapatan penerimaan dari jasa dan giro pada 2007 dianggap over target, karena berdasarkan evaluasi pada akhir tahun 2008 pencapaian jasa dan giro diperkirakan hanya 66,67 persen. “Ini perlu dilakukan penyesuaian,” pungkasnya. (lil)
Pedagang Pasar Puring Ancam Demo
Wako: Pemkot buat Perencanaan
Pontianak, Equator
Belum jelasnya realisasi pembangunan Pasar Puring Siantan, Pontianak Utara membuat pedagang gerah, dan mengancam menggelar demonstrasi di Kantor Wali Kota Pontianak dan gedung DPRD Kota Pontianak. Masyarakat tidak sabar agar pemerintah segera mewujudkan pembangunan pasar itu.
Hal itu disampaikan perwakilan pedagang masing-masing Bahar, Ahmadi, dan Edi, Jumat (9/11) kemarin di Kompleks Pasar Puring.
Selama ini, kata Bahar, pedagang kenyang dengan janji Pemkot yang setiap pertemuan selalu mengatakan akan secepatnya membangun Pasar Puring. “Namun mana realisasinya? Kalau hanya janji dan wacana kami pun bisa. Kalau memang masih belum ada kejelasan kami bersama seluruh pedagang Pasar Puring akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran,” ucap Bahar dengan mimik serius.
Kondisi Pasar Puring saat ini memang mengenaskan. Kerusakan tidak hanya terjadi di bagian atap dan kerangka Pasar Puring, drainase juga ikut tersumbat. “Tidak hanya di bangunan akan tetapi ketika hujan turun kami juga harus siap-siap untuk mengantisipasi banjir, karena drainasenya sudah tak berfungsi,” jelasnya.
Sementara Ahmadi menegaskan, pihaknya tidak hanya akan melakukan demonstrasi, namun bersama pedagang lainnya akan memboikot pembayaran retribusi. “Untuk apa kami membayar, puluhan tahun kami menunaikan kewajiban untuk membayar retribusi yang harganya Rp 100 per hari, namun apa balasannya,” ujarnya.
Ahmadi yang tak bisa menunjukkan kekecewaannya kepada Pemkot tersebut hanya menuntut hak mereka. “Kami hanya menuntut hak, bukan yang lain, jadi tolong permudah apa yang kami minta,” kata Ahmadi, pedagang sayur-mayur.
Sementara pada ornamen bangunan seperti diakui Edi, selain sangat membahayakan pedagang pada saat hujan yang disertai angin, pun jualan para pedagang banyak yang rusak. “Ini yang membuat dagangan kita turun yang pada akhirnya pedagang akan merugi akibat dagangan mereka yang rusak,” ungkapnya.
Baik Edi, Ahmadi, Burhan dan pedagang meminta selain Pemkot mereka juga meminta Ketua DPRD Kota Pontianak, H Gusti Hersan Aslirosa, SE sebagai anggota dewan yang lahir di Pontianak Utara bisa memperjuangkan pembangunan Pasar Puring. “Kami mohon agar Pak Hersan juga ikut membantu memuluskan keinginan kami sebagai pedagang,” harapnya.
Dihubungi via telepon selularnya, anggota DPRD Kota Pontianak M Fauzie SSos mengatakan, pedagang kesal dengan lemahnya penyerapan aspirasi oleh pemerintah. Terlebih katanya dalam jawaban wali kota terhadap PU juga sama sekali belum disinggung.
“Kami (Komisi B, red) sudah melakukan rapat dengan Dinas PU untuk mengajukan dalam RAPBD, karena untuk lanjutan pembangunan Pasar Cempaka, wali kota sendiri mengajukan Rp 8 miliar. Dari dana tersebut saya minta kalau tidak bisa setengahnya kami minta Rp 2 miliar dilarikan ke Pasar Puring,” kata Fauzie singkat.
Wakil Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum dikonfirmasi soal itu, mengatakan, pemerintah sejak beberapa tahun lalu berkeinginan kuat merehabilitasi pasar Puring. “Tetapi ada saja kendalanya. Ketika kita (Pemkot, Red) mau tertibkan, justru ada pedagang yang belum bersedia. Ada hambatan ini dan itu. Tetapi tahun ini kita sedang membuat perencanaan,” kata Sutarmidji, tadi malam.
Pembangunan Pasar Cempaka, menurutnya untuk menampung pedagang di Pasar Sudirman yang terkena pelebaran jalan. “Kalau dari dulu pedagang kooperatif, saya rasa tidak ada masalah,” kata mantan anggota DPRD Kota Pontianak ini. (lil)
Wako: Pemkot buat Perencanaan
Pontianak, Equator
Belum jelasnya realisasi pembangunan Pasar Puring Siantan, Pontianak Utara membuat pedagang gerah, dan mengancam menggelar demonstrasi di Kantor Wali Kota Pontianak dan gedung DPRD Kota Pontianak. Masyarakat tidak sabar agar pemerintah segera mewujudkan pembangunan pasar itu.
Hal itu disampaikan perwakilan pedagang masing-masing Bahar, Ahmadi, dan Edi, Jumat (9/11) kemarin di Kompleks Pasar Puring.
Selama ini, kata Bahar, pedagang kenyang dengan janji Pemkot yang setiap pertemuan selalu mengatakan akan secepatnya membangun Pasar Puring. “Namun mana realisasinya? Kalau hanya janji dan wacana kami pun bisa. Kalau memang masih belum ada kejelasan kami bersama seluruh pedagang Pasar Puring akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran,” ucap Bahar dengan mimik serius.
Kondisi Pasar Puring saat ini memang mengenaskan. Kerusakan tidak hanya terjadi di bagian atap dan kerangka Pasar Puring, drainase juga ikut tersumbat. “Tidak hanya di bangunan akan tetapi ketika hujan turun kami juga harus siap-siap untuk mengantisipasi banjir, karena drainasenya sudah tak berfungsi,” jelasnya.
Sementara Ahmadi menegaskan, pihaknya tidak hanya akan melakukan demonstrasi, namun bersama pedagang lainnya akan memboikot pembayaran retribusi. “Untuk apa kami membayar, puluhan tahun kami menunaikan kewajiban untuk membayar retribusi yang harganya Rp 100 per hari, namun apa balasannya,” ujarnya.
Ahmadi yang tak bisa menunjukkan kekecewaannya kepada Pemkot tersebut hanya menuntut hak mereka. “Kami hanya menuntut hak, bukan yang lain, jadi tolong permudah apa yang kami minta,” kata Ahmadi, pedagang sayur-mayur.
Sementara pada ornamen bangunan seperti diakui Edi, selain sangat membahayakan pedagang pada saat hujan yang disertai angin, pun jualan para pedagang banyak yang rusak. “Ini yang membuat dagangan kita turun yang pada akhirnya pedagang akan merugi akibat dagangan mereka yang rusak,” ungkapnya.
Baik Edi, Ahmadi, Burhan dan pedagang meminta selain Pemkot mereka juga meminta Ketua DPRD Kota Pontianak, H Gusti Hersan Aslirosa, SE sebagai anggota dewan yang lahir di Pontianak Utara bisa memperjuangkan pembangunan Pasar Puring. “Kami mohon agar Pak Hersan juga ikut membantu memuluskan keinginan kami sebagai pedagang,” harapnya.
Dihubungi via telepon selularnya, anggota DPRD Kota Pontianak M Fauzie SSos mengatakan, pedagang kesal dengan lemahnya penyerapan aspirasi oleh pemerintah. Terlebih katanya dalam jawaban wali kota terhadap PU juga sama sekali belum disinggung.
“Kami (Komisi B, red) sudah melakukan rapat dengan Dinas PU untuk mengajukan dalam RAPBD, karena untuk lanjutan pembangunan Pasar Cempaka, wali kota sendiri mengajukan Rp 8 miliar. Dari dana tersebut saya minta kalau tidak bisa setengahnya kami minta Rp 2 miliar dilarikan ke Pasar Puring,” kata Fauzie singkat.
Wakil Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum dikonfirmasi soal itu, mengatakan, pemerintah sejak beberapa tahun lalu berkeinginan kuat merehabilitasi pasar Puring. “Tetapi ada saja kendalanya. Ketika kita (Pemkot, Red) mau tertibkan, justru ada pedagang yang belum bersedia. Ada hambatan ini dan itu. Tetapi tahun ini kita sedang membuat perencanaan,” kata Sutarmidji, tadi malam.
Pembangunan Pasar Cempaka, menurutnya untuk menampung pedagang di Pasar Sudirman yang terkena pelebaran jalan. “Kalau dari dulu pedagang kooperatif, saya rasa tidak ada masalah,” kata mantan anggota DPRD Kota Pontianak ini. (lil)
Kebijakan IMB dan Kawasan Hijau Tak Berhubungan
Pontianak, Equator
Wali Kota Pontianak, dr H Buchary A Rachman menegaskan, revisi kebijakannya tentang pengurangan IMB tidak perlu dilakukan. Karena pada prinsipnya Pemkot, kata Buchary melalui dinas terkait tetap komitmen dengan aturan.
“Kita juga mengacu kepada izin areal/zoning sesuai Perda RTRW Kota Pontianak tahun 2002-2012 yang mana IMB tidak dikeluarkan pada areal/zoning kawasan hijau,” tegas Buchary.
Hal ini diakui Buchary, tidak ada korelasi antara upaya peningkatan retribusi IMB dengan mengorbankan kawasan hijau. “Pada prinsipnya penertiban IMB dimaksudkan sebagai pengaturan dan pengendalian agar bangunan dengan RTRW yang berlaku, sehingga untuk menghentikan pemberian IMB perumahan dirasakan kurang tepat,” jelasnya sembari mengatakan kalau selama ini perumahan di bangun pada zoning perumahan bukan kawasan hijau.
Untuk itu Pemkot juga telah mengharuskan kepada developer untuk menyediakan ruang terbuka hijau baik berupa taman ataupun pohon penghijauan. “Yang jelas untuk masalah ini kita telah berupaya. Namun mesti dipahami kalau masalah peningkatan PAD melalui retribusi IMB tak ada hubungannya dengan kawasan hijau,” ujar Buchary bergegas pergi. (lil)
Pontianak, Equator
Wali Kota Pontianak, dr H Buchary A Rachman menegaskan, revisi kebijakannya tentang pengurangan IMB tidak perlu dilakukan. Karena pada prinsipnya Pemkot, kata Buchary melalui dinas terkait tetap komitmen dengan aturan.
“Kita juga mengacu kepada izin areal/zoning sesuai Perda RTRW Kota Pontianak tahun 2002-2012 yang mana IMB tidak dikeluarkan pada areal/zoning kawasan hijau,” tegas Buchary.
Hal ini diakui Buchary, tidak ada korelasi antara upaya peningkatan retribusi IMB dengan mengorbankan kawasan hijau. “Pada prinsipnya penertiban IMB dimaksudkan sebagai pengaturan dan pengendalian agar bangunan dengan RTRW yang berlaku, sehingga untuk menghentikan pemberian IMB perumahan dirasakan kurang tepat,” jelasnya sembari mengatakan kalau selama ini perumahan di bangun pada zoning perumahan bukan kawasan hijau.
Untuk itu Pemkot juga telah mengharuskan kepada developer untuk menyediakan ruang terbuka hijau baik berupa taman ataupun pohon penghijauan. “Yang jelas untuk masalah ini kita telah berupaya. Namun mesti dipahami kalau masalah peningkatan PAD melalui retribusi IMB tak ada hubungannya dengan kawasan hijau,” ujar Buchary bergegas pergi. (lil)
* Dugaan Oknum Dinsos Makan Duit Gelandangan
Walikota Serahkan Sepenuhnya ke Bawasko
Pontianak, Equator
Kasus dugaan penyalahgunaan dana gelandangan dan pengemis (gepeng) yang melibatkan oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak hingga kini masih terus diproses.
Kepada wartawan, Walikota Pontianak, dr H Buchary A Rahman, Selasa (13/11) di Kantor Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) menegaskan, kasus tersebut telah diserahkan semuanya ke Badan Pengawas Kota (Bawasko).
“Saya serahkan semua persoalan ini ke pihak Bawasko untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Buchary singkat. Dia mengharapkan agar Bawasko, sebagai lembaga yang langsung berkoordinasi dengan Pemkot bisa secepatnya menyimpulkan temuannya di lapangan. “Kita tunggu saja hasilnya,” ujar Buchary sembari bergegas pergi.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Drs Firdaus Zar’in MSi menyarankan agar persoalan ini dapat dilihat dari dua aspek yakni hukum dan sosial.
Untuk saat ini, pihaknya memilih menyerahkan semua persoalan ini ke pihak Bawasko sebagai internal auditor. “Jika ternyata ada temuan secepatnya diproses dan apabila terbukti oknum tersebut memang telah menyalahgunakan dana gepeng tersebut maka ada keharusan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dana tersebut,” jelas Firdaus yang melihat dari aspek hukum.
Karena pemeriksaan belum final kata Firdaus, pihaknya lebih menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawasko untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya.
“Biarkan Bawasko bekerja dan secepatnya menunjukkan hasilnya,” saran Firdaus yang tergabung dalam Fraksi Golkar. Firdaus melihat jika memang ternyata benar ada penyalahgunaan yang dilakukan oknum pegawai Dinsos, tentunya akan melewati beberapa tahapan. “Sesuai dengan rentang kendali mestinya ada proses yang seharusnya di ketahui pimpinan, minimal kabid atau kadis,” tegasnya.
Sementara jika dilihat dari aspek sosial Firdaus, sangat menyesalkan tindakan yang telah dilakukan oknum pegawai Dinsos tersebut. “Kita tidak melihat nominal jumlahnya, namun sekecil apa pun dana pemerintah mestinya ada mekanisme dan kontrol yang dilakukan,” tegas Firdaus.
Diberitakan sebelumnya, seorang oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, sedang diperiksa intensif Badan Pengawas Daerah (Bawasda) karena terindikasi memanipulasi dana penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Pemeriksaan sudah berjalan tiga minggu, namun belum final.
Fungsional Auditor Bawasda, Abu Bakar, Senin (12/11) siang kemarin menjelaskan, kasus penyimpangan dana gepeng sebesar Rp 28 juta itu masih terus diproses. “Kami terus melakukan penyelidikan termasuk kami sudah turun ke lokasi penampungan gepeng di gedung Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) di Sungai Ambawang,” katanya. (lil)
Walikota Serahkan Sepenuhnya ke Bawasko
Pontianak, Equator
Kasus dugaan penyalahgunaan dana gelandangan dan pengemis (gepeng) yang melibatkan oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak hingga kini masih terus diproses.
Kepada wartawan, Walikota Pontianak, dr H Buchary A Rahman, Selasa (13/11) di Kantor Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) menegaskan, kasus tersebut telah diserahkan semuanya ke Badan Pengawas Kota (Bawasko).
“Saya serahkan semua persoalan ini ke pihak Bawasko untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Buchary singkat. Dia mengharapkan agar Bawasko, sebagai lembaga yang langsung berkoordinasi dengan Pemkot bisa secepatnya menyimpulkan temuannya di lapangan. “Kita tunggu saja hasilnya,” ujar Buchary sembari bergegas pergi.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Drs Firdaus Zar’in MSi menyarankan agar persoalan ini dapat dilihat dari dua aspek yakni hukum dan sosial.
Untuk saat ini, pihaknya memilih menyerahkan semua persoalan ini ke pihak Bawasko sebagai internal auditor. “Jika ternyata ada temuan secepatnya diproses dan apabila terbukti oknum tersebut memang telah menyalahgunakan dana gepeng tersebut maka ada keharusan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dana tersebut,” jelas Firdaus yang melihat dari aspek hukum.
Karena pemeriksaan belum final kata Firdaus, pihaknya lebih menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawasko untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya.
“Biarkan Bawasko bekerja dan secepatnya menunjukkan hasilnya,” saran Firdaus yang tergabung dalam Fraksi Golkar. Firdaus melihat jika memang ternyata benar ada penyalahgunaan yang dilakukan oknum pegawai Dinsos, tentunya akan melewati beberapa tahapan. “Sesuai dengan rentang kendali mestinya ada proses yang seharusnya di ketahui pimpinan, minimal kabid atau kadis,” tegasnya.
Sementara jika dilihat dari aspek sosial Firdaus, sangat menyesalkan tindakan yang telah dilakukan oknum pegawai Dinsos tersebut. “Kita tidak melihat nominal jumlahnya, namun sekecil apa pun dana pemerintah mestinya ada mekanisme dan kontrol yang dilakukan,” tegas Firdaus.
Diberitakan sebelumnya, seorang oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, sedang diperiksa intensif Badan Pengawas Daerah (Bawasda) karena terindikasi memanipulasi dana penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Pemeriksaan sudah berjalan tiga minggu, namun belum final.
Fungsional Auditor Bawasda, Abu Bakar, Senin (12/11) siang kemarin menjelaskan, kasus penyimpangan dana gepeng sebesar Rp 28 juta itu masih terus diproses. “Kami terus melakukan penyelidikan termasuk kami sudah turun ke lokasi penampungan gepeng di gedung Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) di Sungai Ambawang,” katanya. (lil)
Oknum Dinsos Diperiksa Intensif Bawasda
*Terindikasi “Makan” Duit Gelandangan
Pontianak, Equator
Seorang oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, sedang diperiksa intensif Badan Pengawas Daerah (Bawasda) karena terindikasi memanipulasi dana penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Pemeriksaan sudah berjalan tiga minggu, namun belum final.
Fungsional Auditor Bawasda, Abu Bakar, Senin (12/11) siang kemarin menjelaskan, kasus penyimpangan dana gepeng sebesar Rp 28 juta itu masih terus diproses. “Kami terus melakukan penyelidikan termasuk kami sudah turun ke lokasi penampungan gepeng di gedung Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) di Sungai Ambawang,” katanya.
Tetapi sampai saat ini pihaknya, kata Abu Bakar, belum berani mengatakan kasus tersebut korupsi atau penyelewengan. “Sampai saat ini kita menganggap kegiatan yang diberikan Dinsos baru sekadar salah atau tak tepat sasaran,” ujarnya.
Pemeriksaan diakui Abu, baru berjalan kurang lebih tiga minggu. Selain itu temuan itu juga belum dilaporkan kepada pimpinannya.
Seorang gepeng yang mangkal di Jalan Patimura, Tarmina mengungkapkan, penyimpangan yang dilakukan oknum pegawai Dinsos tersebut ada pada cost (biaya, Red) pendataan, konsumsi, dan keterampilan. Data yang sebenarnya kata Tarmina berjumlah 20 orang sementara yang dilaporkan ke kepala bidang dan kepala dinas jauh lebih banyak. “Makan dan minum saja kita hanya dijatah satu kali dalam sehari. Sementara sewaktu ada pemeriksaan kami baru tahu kalau makan kami sebenarnya tiga kali,” jelasnya.
Manipulasi lain terjadi pada pembiayaan obat-obatan. “Di situ juga mereka masih sempat memotong biaya yang seharusnya sampai pada kami,” akunya sembari mengatakan kalau nasibnya jauh lebih baik daripada gepeng lainnya yang belum diberikan bantuan.
Seorang gepeng lainnya yang juga direhabilitasi di UPRS Sungai Ambawang, Yuyun juga membeberkan hal sama. Ia mengatakan, dirinya menyesalkan sikap oknum tersebut yang sering tak memberikan jatah karena sikap kritis Yuyun.
“Setelah lama kami ditampung di sana, kami kemudian dikeluarkan. Seperti yang kami ketahui dari pemerintah ada dana pembinaan atau dana bantuan yang berkisar Rp 800 hingga Rp 1 juta. Namun oleh dia hanya dibelikan mi instan dan kecap manis botol kecil,” akunya.
Itu pun, kata Yuyun, dirinya tidak dapat jatah lantaran dirinya sering menantang kebijakan oknum Dinsos tersebut. “Itulah sebenarnya yang terjadi pada kami, semuanya mau dijadikan proyek dan keuntungan,” ujar Yuyun. (lil)
*Terindikasi “Makan” Duit Gelandangan
Pontianak, Equator
Seorang oknum pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, sedang diperiksa intensif Badan Pengawas Daerah (Bawasda) karena terindikasi memanipulasi dana penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng). Pemeriksaan sudah berjalan tiga minggu, namun belum final.
Fungsional Auditor Bawasda, Abu Bakar, Senin (12/11) siang kemarin menjelaskan, kasus penyimpangan dana gepeng sebesar Rp 28 juta itu masih terus diproses. “Kami terus melakukan penyelidikan termasuk kami sudah turun ke lokasi penampungan gepeng di gedung Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) di Sungai Ambawang,” katanya.
Tetapi sampai saat ini pihaknya, kata Abu Bakar, belum berani mengatakan kasus tersebut korupsi atau penyelewengan. “Sampai saat ini kita menganggap kegiatan yang diberikan Dinsos baru sekadar salah atau tak tepat sasaran,” ujarnya.
Pemeriksaan diakui Abu, baru berjalan kurang lebih tiga minggu. Selain itu temuan itu juga belum dilaporkan kepada pimpinannya.
Seorang gepeng yang mangkal di Jalan Patimura, Tarmina mengungkapkan, penyimpangan yang dilakukan oknum pegawai Dinsos tersebut ada pada cost (biaya, Red) pendataan, konsumsi, dan keterampilan. Data yang sebenarnya kata Tarmina berjumlah 20 orang sementara yang dilaporkan ke kepala bidang dan kepala dinas jauh lebih banyak. “Makan dan minum saja kita hanya dijatah satu kali dalam sehari. Sementara sewaktu ada pemeriksaan kami baru tahu kalau makan kami sebenarnya tiga kali,” jelasnya.
Manipulasi lain terjadi pada pembiayaan obat-obatan. “Di situ juga mereka masih sempat memotong biaya yang seharusnya sampai pada kami,” akunya sembari mengatakan kalau nasibnya jauh lebih baik daripada gepeng lainnya yang belum diberikan bantuan.
Seorang gepeng lainnya yang juga direhabilitasi di UPRS Sungai Ambawang, Yuyun juga membeberkan hal sama. Ia mengatakan, dirinya menyesalkan sikap oknum tersebut yang sering tak memberikan jatah karena sikap kritis Yuyun.
“Setelah lama kami ditampung di sana, kami kemudian dikeluarkan. Seperti yang kami ketahui dari pemerintah ada dana pembinaan atau dana bantuan yang berkisar Rp 800 hingga Rp 1 juta. Namun oleh dia hanya dibelikan mi instan dan kecap manis botol kecil,” akunya.
Itu pun, kata Yuyun, dirinya tidak dapat jatah lantaran dirinya sering menantang kebijakan oknum Dinsos tersebut. “Itulah sebenarnya yang terjadi pada kami, semuanya mau dijadikan proyek dan keuntungan,” ujar Yuyun. (lil)
Langganan:
Postingan (Atom)
